Ini Harapan PMKRI Cabang Ende Untuk  Bupati Djafar Achmad yang Baru dilantik

0
38

Ende_KlikNTT.Com_Pascah dilantiknya Wakil Bupati Ende Djafar Achmad secara resmi menjadi Bupati Ende Periode 2019-2024 menggantikan alm. Marselinus Y.W. Petu yang  bertempat di Aulah Fernandez kupang (minggu, 08 September 2019).

Ketua presidium PMKRI cabang Ende, Firmus Rigo mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Ende dibawa kepemimpinan Djafar Achmad mesti Bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat terutama orang muda yang ada di wilayah kabupaten Ende untuk bersama -sama membangun daerah ini agar tercapainya prospek perubahan dalam semangat membangun desa menata kota yang menjadi janji politik yang disampaikan kepada masyarakat.

“Pertama-tama tentu kita ingin mengucapkan selamat kepada Pak Djafar yang telah dilantik menjadi Bupati Ende, kemudian harapan kita agar dalam masa kepemimpinannya ini Pemda Ende mesti bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat terutama orang muda untuk membangun daerah ini

Figo Menambahkan PMKRI secara organisatoris sangat mengharapkan capaian kinerja pemda Ende di lima sektor utama yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, pariwisata, serta infrastruktur dan lingkungan hidup.

“PMKRI mengharapkan agar pemerintah harus benar serius dalam bekerja untuk menyelesaikan program-program kerja yang sudah direncanakan dalam visi misi pemerintah periode 2019-2024. Terutama program-program yang tertuang dalam RPJMD untuk dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Ende”, kata Figo.

Figo menambahkan, untuk lima program prioritas tersebut yang mesti didahulukan adalah sektor pendidikan sebagai jawaban atas persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga menjadi prioritas pemerintah pusat erah kepemimpinan Jokowidodo-Jusuf Kala.

“Kita semua tahu bahwa polemik akut yang sedang kita hadapi saat ini adalah rendahnya SDM, maka pemerintah harus sadar dan harus mampu menemukan solusi untuk meningkatkan SDM itu sendiri”, tegas Figo.

Menurut Figo, PMKRI juga mengharapkan kepada Pemerintah untuk memperhatikan perlindungan perempuan, pemberdayaan masyarakat, hukum dan HAM, keamanan dan ketertiban, serta reformasi birokrasi dan bekerja secara maksimal dengan tidak mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

“Kita juga ingatkan, hindari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Kami akan terus mengawal, mengontrol dan bersuara jika ada hal melenceng yang dapat merugikan masyarakat”, tegas Figo.

Menurutnya, Pemerintah juga diharapkan agar lebih profesional dalam menempatkan orang-orang di instansi-instansi pemerintahan murni sesuai standar kompetensi dan kemampuan yang dimiliki.

“Selama ini secara kasat Mata kita justru melihat bahwa ada kejanggalan dalam menempatkan orang-orang pada instansi -instansi pemerintahan, dan indikatornya jelas bahwa totalitas pengabdian itu tidak kelihatan sama sekali, akibatnya banyak pegawai-pegawai yang bekerja tidak maksimal”, Katanya.(Fred)