Kupang, Klikntt.com –Akibat Persoalan Lahan milik warga di sekitar lokasi Pembangunan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebabkan Pembangunan Bendungan Temef Terancam Tidak Tepat Waktu Karena Persoalan Lahan yang kembali Mengganjal proses pembangunan Bendungan tersebut.
kegiatan tahap awal hanya bisa di lakukan dengan melakukan pembersihan lokasi atau persiapan clearing dan pembuatan site fasilities. oleh Kontraktor Pelaksana PT. Waskita Karya dan PT, Nindia Kary.Meski penandatangan Kontrak di mulainya Pekerjaan Pembangunan Bendungan Temef Antara Pemerintah Demgan Kontraktor Pelalaksana yakni PT. Waskita Karya dan PT. Nindia Karya telah di lakukan sejak tanggal 22 Desember 2017 lalu Namun, proses pekerjaan tahap satu di lapangan tidak berjalan maksimal.
Hal ini di sebabkan karena ada lahan masyarakat yang menjadi lokasi Pekerjaan Bendungan belum di selesaikan pembebasannya oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
Berdasarkan informasi dan data yang di himpun media ini dari sumber terpercaya yang tidak ingin namanya di publikasi di Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara Dua (BWS-NT2) Kupang, Nusa tenggara Timur menyebutkan, saat ini proyek tidak berjalan maksimal karena persoalan lahan masyarakat yang belum di bebaskan oleh Pemerintah daerah.
“kita (Balai red) tidak bisa berbuat banyak karena persoalan lahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dalam.hal ini Balai Sungai hanya menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Fisik Bendungan”. Kata sumber tersebut.
Bendungan Temef merupakan bendungan ke 4 yang di bangun pemerintah Pusat di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kala selama 3 tahun dengan total anggaran sekitar Rp 1.5 triliun.
Hingga tahun 2018 ini pemerintah telah membangun 3 bendungan besar dari 7 bendungan yang akan di Nusa tenggara Timur masing-masing Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, bendungan rotiklot di Kabupaten Belu dan Bendungan Napun Gete di kabupaten Sikka, flores.
Sementara untuk bendungan Temef baru dimulai pembangunnya pada bulan Desember 2017 lalu setelah kontrak kerja di tanda tangani pemerintah dengan Dua BUMN dengan target pembangunan maksimal 5 tahun.
Hingga Berita Ini di Publikasi, Pihak yang berwenang Belum bisa di Konfirmasi karena Yang Bersangkutan tidak Berada di Tempat dengan alasan Sedang Bertugas Keluar. (Nora/Frd)
