Ende_KlikNTT.com Ketua PMI Provinsi NTT Drs. Guido Fulbertus melantik pengurus PMI kabupaten Ende yang diketuai oleh dr. Agustinus G Ngasu periode 2018-2023, di aula lantai 1 kantor bupati Ende. (2/11/2019).
Ketua PMI cabang Ende Dr. dr. Agustinus G Ngasu, M.Kes , menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus PMI Ende periode sebelumnya, yang berja semaksimal mungkin untuk masyarakat kabupaten Ende.
” tujuh prinsip upaya gerakan PMI untuk membangun peradapan yang lebih baik seperti kemanusiaan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, sukarela, kesatuan dan kesemestaan “, ucap Gusti.
Kegiatan kemanusiaan untuk mendukung pemerintah dalam melindungi segenap bangsa indonesia untuk menciptakan ketertiban keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Selain itu, pengurus baru PMI akan melakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga BUMN dan BUMD, serta organisasi masyarakat untuk terus meningkatkan kebutuhan akan stok darah di kabupaten ende ini.
Sementara Bupati Ende Djafar Ahmad dalam sambutannya mengatakan kehadiran lembaga Palang Merah Indonesia ( PMI), telah banyak kontribusi bagi masyarakat luas dalam upaya memberikan pelayanan di bidang kemanusiaan.
” PMI telah berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, masih saja ada keluhan-keluhan dari masyarakat terkait ketersediaan stok darah di PMI yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat “, katanya.
Keluhan-keluhan masyarakat ini harus dilihat sebagai cambuk bagi pengelola PMI untuk berbenah dan berupaya menemukan strategi yang tepat dan bijak dalam memenuhi kebutuhan permintaan masyarakat terkait ketersediaan stok darah.
Pelantikan pengurus PMI menjadi moment yang tepat dan strategis guna menjawabi berbagai komplesitas persoalan masyarakat terkait dengan apa yang menjadi misi besar lembaga PMI.
Diharapkan kepada pengurus baru dilantik saya menyampaikan proficiat dan selamat bekerja dengan mengedepankan kerja profesional serta mampu mengemban visi dan misi dari lembaga PMI.
Ketua PMI Provinsi NTT Drs. Guido Fulbertus menyampaikan donor darah bukan tugas PMI tapi tugas pemerintah, diserahkan kepada PMI melalui peraturan perundang-undangan UU no 7 tahun 2011, sehingga pemerintah daerah harus menyiapkan dana untuk kebutuhan PMI.
Ia berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah terkait dengan dana dan markas PMI, serta menyiapkan tenaga honor untuk diperbantukan untuk staf di markas PMI.
Penulis : Elthon Rete
Editor : Fred Siga
