Nagekeo, KlikNTT.Com- Bupati Nagekeo Yohanes Don Bosco Do meminta penjabat kepala desa untuk tetap menjaga sinkronisasi antara visi misi bupati dan program pembangunan di desa. Hal tersebut disampaikan Bupati Don pada acara pelantikan Fransiskus Busa sebagai Penjabat Kades Mulakoli, Senin (20/1/2020)
Menurut Bupati Don, penjabat kades yang dilantik bukan hasil pilihan rakyat karena regulasi mengatur bahwa penjabat kades adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk dan diangkat oleh bupati. Dengan demikian, penjabat kades adalah staf bupati yang berstatus PNS yang bertugas sementara sebagai pimpinan di desa.
Tugas penjabat kades, kata Bupati Don, yakni mempersiapkan dan menyukseskan pemilihan kades definitif. Selain itu, penjabat kades wajib mendukung bupati dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat selama masa transisi dengan tetap menjaga sinkronisasi antara visi misi bupati dan program pembangunan di desa. Untuk itu, dalam menjalankan tugas, penjabat kades perlu menjalin kerja sama, komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan di desa ini.
Kepercayaan untuk menjadi pemimpin, lanjut Bupati Don, merupakan kesempatan untuk berbuat baik dan menunjukan kemampuan sebagai pemimpin.
“Lakukan sesuatu yang berarti dan bermakna bagi desa dan masyarakat Mulakoli dengan meningkatkan tatakelola pemerintah agar lebih efektif, efisien dan akuntabel dalam mengoptimalkan sumber daya serta potensi unggulan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pesan Bupati Don .
Terkait pengelolaan dana desa, Bupati Don menegaskan, pelaksanaannya harus sesuai RPJMDes dan aspirasi masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien. Dia juga meminta penjabat kades untuk mengontrol secara ketat penggunaan dana ADD, raskin, dan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Hindari berbagai bentuk penyimpangan,” tegasnya.
Bupati Don menambahkan, hal penting lain yang juga menjadi perhatian adalah pengurangan kemiskinan dan pengentasan stunting. Poin penting ini menjadi salah satu dari ke-8 program prioritas pembangunan daerah tahun 2020. Harapannya, masalah stunting yang dipicu oleh karena kekurangan gizi dapat perlahan diatasi.
“Fokus kita lebih pada bagaimana mempersiapkan generasi kedepan dengan SDM yang berkualitas. Jadi perlu merubah pola pikir kita dengan lebih memperhatikan ibu hamil dan menyusui serta anak-anak. Memotivasi masyarakat untuk mengelola berbagai peluang, potensi dan sumberdaya desa secara baik dan bertanggungjawab, sebagai investasi masa depan desa ini,” jelasnya.
“Sebagai PNS tempatkan dirimu secara profesional dan bekerjalah secara cerdas, jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang merugikan rakyat dan berpotensi menciderai karir dan masa depanmu. Posisikanlah diri secara netral dan jadilah pengawal aturan agar aturan juga melindungi saudara,” tutup Bupati Don. (VD).
