Johanis Mase, ‘Masalah Batas Desa Usapi dan Desa Tasikona Akibat Salah Pengertian’

  • Bagikan

Oelamasi_KlikNTT.com- Berdasarkan Pengaduan Masyarakat Desa Usapi Sonbai tertanggal,(04/08/2020) tentang penyelesaian perselisihan batas wilayah antara Desa Usapi Sonbai dan Desa Tasikona, Kecamatan Nekamese di akibatkan hanya karena salah pengertian saja.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua (Waket) II DPRD Kabupaten Kupang, Johanis Mase kepada awak media di ruang sidang DPRD Kabupaten Kupang Rabu,(26/08) siang usai RDP dengan beberapa Masyarakat Desa Pariti.

Persoalan antara Desa Usapi Sonbai dan Desa Tasikona, Kecamatan Nekamese yang kerap terjadi dan sampai di lembaga DPRD Kabupaten Kupang hari Selasa,(25/08-red) itu tentang batas wilayah. “Setelah kita telusuri, ternyata hanya salah pengertian”. Kata Mase.

Lebih lanjut, karena Masyarakat Desa Usapi Sonbai berpikir bahwa tidak boleh lagi berusaha di wilayah Desa Tasikona. Sebagaimana sebagian Maayarakat mempunyai tanah di Tasikona. Sementara di lain pihak, Desa Tasikona mengklaim bahwa ini wilayahnya dan orang luar tidak boleh beraktifitas di wilayahnya.

Padahal, berdasarkan amanat UU bahwa, karena wilayah kepemilikan hak seseorang itu tidak boleh dibatasi. “Dia boleh ada batas wilayah tapi kalau dia punya kebun ada di sana, maka dia bisa berusaha di sana. Na ini terjadi salah pengertian. Setelah dijelaskan maka masyarakat tasikona dan usapi sonbai kita sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan”, pungkas putra Alor yang menduduki Waket II DPRD Kab. Kupang III periode itu.

Hal ini akan diselesaikan secara kekeluargaan yang akan difasilktasi oleh pimpinan DPR. Nanti misalnya masyarakat Tasikona minta di Usapi Sonbai untuk mengelola lahan yang ada. Itulah jika kita berkehidupan secara kekeluargaan harus seperti itu. Jadi tidak ada batasan dalam berkehidupan berkelurgaan. Masalah ini juga sudah disepakati bersama, dan maslah sudah hampir selesai.

“Minggu depan kita akan turun. Kita minta camat nekamese menjadwalkan ini, sehingga dalam waktu dekat kita turun. Kita minta kedua bela pihak ini turun dan duduk bersama-sama untuk menyapakati”.

Tambahnya, Ia menyampaikan satu catatan yang mana dulu Ia menginginkan untuk ada Peraturan Daerah (Perda) tentang batas desa. Karena hal yang ditakutkan jika terjadi seperti ini, kebiasaan yang terjadi bahwa batas-batas desa itu adalah batas alam. Contohnya batas kali kering, pohon kayu besar, dan batu besar. Nah, kalau suatu saat terjadi bencana alam dan longsor, kali, kayu, dan batu tidak ada maka ini sangat menyulitkan masyarakat.

Karena itu, harus ada Perda tentang batas Desa. Dirinya pernah menganjukan kepada Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan Perda batas desa tetapi hanya menggunakan Peraturan Bupati (Perbup). Kalau Perbup tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persehatian desa (Peta desa). Kalau perda tidak ada berarti perbup belum bisa keluar.

“Saya sarankan sebaiknya mesri ada Perda batas desa. Karena di NTT itu yang ada batas desa itu hanya Kabupaten Belu. Yang lain tidak ada. Na ini kan buang waktu saja untuk masyarakat. Kan seperti tahun-tahun kemarin, mantan-mantan kepala desanya bertutor. Bahyangkan kalau mereka masih ada, kalau tidak ada, anak-anak sekarang yang jadi kepala desa kalau tidak tau maka mereka bisa bahantam gara-gara batas wilayah atau batas desa. Kalau sudah ada Perda yang kita sudah tetapkan jika terjadi persehatian batas, yang sudah ada berita acara, sampai naka cucu mereka akan pegang”, tegas Mase. (Boy)

  • Bagikan