Terkait SKCK Bakal Calon, Ini Penjelasan KPU Mabar

0
112

Suasana rapat koordinasi KPU Mabar dengan beberapa stakeholder di Ruang Rapat KPU Mabar, Senin (31/8/2020)

Labuan Bajo_KlikNTT.Com_Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manggarai Barat (Mabar) menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi dengan multi stakeholder menjelang pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Mabar pemilihan 2020, di ruang rapat KPU Mabar, Senin (31/8/2020). Dalam rapat yang dihadiri delegasi partai politik dan beberapa instansi pemerintahan itu, dikemukakan satu hal terkait Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai salah satu dokumen pendaftaran.

“Terkait SKCK, ada yang tanyakan, apakah SKCK yang dikeluarkan Polda atau SKCK yang dikeluarkan Polres?” terang Krispianus Bheda Somerpes, Ketua Divisi Humas KPUD Mabar, yang juga memimpin rapat koordinasi itu kepada klik-ntt.com, usai rapat, Senin (31/8/2020).

Menurutnya, posisi KPU itu jelas, yakni setiap pasangan bakal calon wajib menyediakan dokumen SKCK. Dan SKCK itu mesti diterbitkan oleh instansi yang berwewenang, yaitu Kepolisian.

Dalam pasal 42 PKPU Nomor 1 Tahun 2020, dijelaskan bahwa Surat Keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, diterbitkan oleh Kepolisian Daerah (Polda) untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Surat keterangan yang sama, juga diterbitkan Polda, jika pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi, yang tidak sesuai dengan domisili.

Sementara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Surat keterangan tidak bercelah itu diterbitkan oleh Kepolisian Resor (Polres).

Kemudian untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain yang tidak sesuai dengan domisili, dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di Provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili, surat tidak bercelanya diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Terkait dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan ketentuan Pasal 42, PKPU Nomor 1 Tahun 2020 itu,  diterangkan bahwa, SKCK harus diterbitkan oleh Resor, berati Kapolres. Itu yang kita lihat, dokumen yang dikirim oleh bakal calon,” jelas Somerpes.

Jika dokumen SKCK yang diserahkan oleh bakal calon diterbitkan oleh Polda, misalnya, maka KPU terangnya, akan pergi klarifikasi di Polres setempat. Menanyakan perihal alasan Polda menerbitkan SKCK untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati setempat.

“Kita akan tanya, mengapa diterbitkan oleh Polda, yang seharusnya diterbitkan oleh Polres?” pungkasnya. (yrh).