Oelamasi_KlikNTT.com- Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang dilakukan oleh Sat. Pol. PP. Provinsi NTT, dan Badan Pendapatan Aset Daerah serta puluhan Oknum Preman mendapat sorotan tajam, dan membuat Ketua Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (Adkasi) Wilayah Timur Indonesia, Yohanes Mase angkat bicara Kamis,(15/10).
Tindakan yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT sudah tidak beretika lagi. Sebab dalam regulasi mengatur bahwa DPRD dan Pemerintah merupakan pelayan Masyarakat.
Selain itu, dalam penyelesaian masalah tidak semua persoalan diselesaikan dengan hukum tapi harus menggunakan Budaya atau Adat ketimuran. Jika, Budaya Ketimuran itu yang dipakai dalam menyelesaikan persoalan Besipae tidak mungkin terjadi konflik berkepanjangan.
“Pak Gubernur, sebaiknya selesaikan masalah tersebut dengan budaya orang timur dan jangan pakai aturan. Karena di tanah Timor ini, masih ada budaya yang sangat kental yang masih dihargai seperti budaya oko mama,” ungkap Mase saat dimintai komentar soal penanganan Besipae.
Lebih lanjut, Rakyat merupakan pimpinan dalam unsur Pemerintahan, sehingga baik itu Pemerintah maupun DPRD harus tunduk terhadap Rakyat. Sehingga dalam menjalankan tugas tidak boleh dilakukan tindakan arogant seperti yang ada di Besipae.
“Tindakan arogan itu bukan budaya kita, budaya kita itu persuasif dalam menyelesaikan masalah, bukan korbankan masyarakat dalam selesaikan masalah,” beber Mase.
Untuk itu dirinya mengharapkan agar Pemerintah Provinsi dalam menyelesaikan masalah di Besipae tidak boleh menghilangkan pendekatan Budaya orang Timor.
Dirinya juga memguraikan bahwa sejak awal penyelesaian masalah besipae itu sudah salah. Jika sejak awal penyelesaian masalah dilakukan dengan benar dan pendekatan budaya masalah itu tidak akan berkepanjangan. Jika dilakukan dengan baik dan benar tentunya masyarakat Besipae yang menempati lahan tersebut dapat memahaminya.
“Sejak awal penyelesaian masalah itu salah sehingga terus berkepanjangan”.
Sebagai Ketua Adkasi, dirinya akan menyampaikan persoalan tersebut ke Presiden Repoblik Indonesia agar Masyarakat dilokasi tersebut tidak dikorbankan serta ada langkah bijak yang dapat ditempuh Pemrov NTT.
“Saya akan bawah masalah ini ke Presiden”, Ujarnya singkat. (***)
