Anggaran Siluman Rp8 Miliar Muncul di Sidang Banggar DPRD Kabupaten Kupang

  • Bagikan

Oelamasi_KlikNTT.com- Kuat dugaan, Sekitar Rp8,5 Miliar Anggaran yang tidak di bahas dalam sidang KUA-PPAS Tahun 2020, namun muncul di sidang Badan Anggaran (Banggar). Hal ini menjadi temuan saat paripurna Penetapan Anggaran Induk (PAI) Tahun 2021, sehingga Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) memilih Walk Out saat penetapan APBD Induk Kabupaten Kupang tahun 2021.

Hal ini disampaikan Anggota Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Kupang, Deasy Ballo-Foeh kepada media ini dikantor DPRD Kabupaten Kupang, Selasa,(1/12) lalu, saat awak media meminta pemandangan umum fraksi PDI-P.

“Kami semua fraksi PDI-P yang berjumlah 4 orang tidak selesai mengikuti pembahasan badan anggaran sampai dengan penetapan anggaran induk 2021,” kata Deasy Foeh.

Ketika ditanya alasan Walk Out, Dirinya tidak memberikan alasan. Hal ini ditanyakan berulang-ulang namun dirinya tidak memberaikan alasan walk out tersebut.

Sementara Wakil Ketua II DPRD, sekaligus Ketua DPC PDIP Kabupaten Kupang, Johanis Mase kepada media Senin,(07/12) di Kantor DPRD mengatakan, Walk Out tersebut dilakukan karena menurut Fraksi PDI-P, terjadi pengalihan Anggaran yang sebelumnya tidak termuat dalam KUA-PPAS namun, muncul di Badan Anggaran (Banggar).

Sekitar Rp8 Miliar itu yakni, anggaran penyertaan modal Rp1 Miliar di PDAM Kabupaten Kupang, sebelumnya tidak dibahas dalam KUA-PPAS namun muncul pada sidang Banggar.

Walk Out ini dilakukan Fraksi PDI-P, DPRD Kabupaten Kupang pada Pembahasan Anggaran Induk 2021, (30/11/2020) lalu karena demi membela kepentingan Rakyat.

Rakyat sedang susah karena kondisi Covid-19 dan kekeringan yang harus diutamakan. Bukan mengutamakan kepentingan yang tidak memiliki dampak positif bagi Rakyat Kabupaten Kupang.

Kepentingan Rakyat yang dimaksudkan ialah kepentingan terstruktur, terencana dan terprogram.

Namun yang terjadi dalam sidang anggaran induk 2021 tersebut tidak bicara kepentingan rakyat yang terstruktur, terencana dan terprogram. “Ini semua sudah ambuaradul, untuk itu Fraksi PDI- P memilih walk out dan tidak bertanggungjawab terhadap hasil pembahasan anggaran induk 2021″, ungkap Mase.

Lebih lanjut, penyertaan modal di Bank NTT dan PDAM Kabupaten Kupang dengan nilai Rp8 Miliar tidak sesuai mekanisme dan aturan perundangan.

“Ini kan dana siluman, masa tidak dibahas di KUA PPAS ko muncul dibanggar. Supaya PDI-P jangan kena imbas jika kemudian hari ada persoalan hukum, maka kami memilih lebih baik walk out dari pembahasan anggaran induk 2021”, ujar Mase.

Saat ini Rakyat sedang susah, susah air untuk tanam, masa memberikan penyertaan modal lagi ke PDAM. Mengurus perpipaan di Kota Kupang saja sudah tidak jelas.

“Banyak Nasabah PDAM keluhkan air karena air tidak jalan, ini disebabkan karena air tidak ada”, beber Mase.

Lalu bagaimana Pemkab Kupang gelontorkan Rp1 Miliar sementara rakyat ada susah, apakah sebagai pejabat dan pimpinan daerah tidak punya hati melihat penderitaan Rakyat Kabupaten Kupang.

“Dampak hukumnya, penyertaan modal tidak sesuai dengan mekanisme, sebab jauh sebelum pembahasan APBD, PDAM mengajuhkan permohonan, tapi beda dengan pernyataan Bupati Kupang, Korinus Masneno, tadi baru saya lihat proposal”.

“tadi baru saya lihat proposal” oleh Bupati Kupang ini butuh proses, bukan anggaran yang dikeluarkan milik pribadi sehingga dibutuhkan kapan dengan sendirinya uang itu diberikan tapi ini merupakan uang Negara yang membutuhkan proses.

Dalam KUA PPAS penyertaan modal Rp8,5 Miliar, namun nomen klatur penyertaan modal tidak menyebutkan rinciannya ke Bank NTT maupun ke PDAM Kupang. Setelah dalam persidangan baru muncul perincian  Rp7,5 Miliar ke Bank NTT dan Rp1 Miliar ke PDAM dan yang lainnya.

“Yang lain nantilah kita masih melihat kondisi dan situasi Kabupaten Kupang”, canda Mase. (Tim)

  • Bagikan