Oelamasi_KlikNTT.com– Berkaitan dengan beralihnya Bandara El tari Kupang dari Pemerintah Kabupaten Kupang ke Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang akhir Desember 2020 lalu, sebagaimana hadir dan telah menandatangani Dokumen penyerahan Asset tersebut antara lain Bupati Kupang, Korinus Masneno mewakili Pemerintah dan Ketua DPRD, Daniel Taimenas mewakili Lembaga DPRD Kabupaten Kupang.
Sehingga hal ini menjadi polemik, dan tak adanya kesepakatan di lembaga DPRD Kabupaten Kupang terutama Fraksi PDI Perjuangan. Ketua Fraksi PDIP Kabupaten Kupang menilai Ketua DPRD seenaknya menyerahkan asset.
“Kami Fraksi PDIP mempertanyakan mekanisme menyerahan bandara El Tari. Ketua DPRD (Daniel Taimenas) seenaknya menyerahkan”, ujar Ketua Fraksi PDIP Kabupaten Kupang, Lorens Buknoni dalam keterangan pers di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Kupang didampingi Anggota Desi Balo-Foeh, Natan Minfinit, dan Albert Lololau Selasa,(5/1/21).
Fraksi PDIP mendesak agar ketua DPRD menjelaskan, alasan penyerahan asset bandara EL tari kepada Kota Kupang. “Kami mendesak Pimpinan DPRD untuk menjelaskan, mekanisme apa yang sudah dilalui sehingga lapangan udara sudah beralih”, ucapnya.
Desi Ballo anggota Fraksi PDIP mengatakan, penyerahan Bandara El tari mencederai seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kupang, karena belum ada paripurna pembahasan penyerahan asset tersebut.
“Pengalihan aset wilayah kabupaten Kupang sangat mencederai kami sebagai anggota fraksi. Sepanjang jadi anggota kami berjuang. Kami undang angkasa Pura untuk bicara PAD”, terangnya.
Mengenai informasi bahwa area sekitar Bandara tidak berpenghuni Desi menegaskan, alasan itu tidak bisa diterima karena bandara El tari mendatangkan PAD.
“Dulu kami lakulan studi di bandara sidoarjo ada kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. Na bandara eltari? harusnya ada kesepakatan dulu baru diserahkan”, jelasnya.
Mengenai Koalisi besar yang terjadi selama ini Ia mengatakan, “dengan ini kami sudah tarik dari dari koalisi dan memilih jalan oposisi.
Sementara Wakil ketua II DPRD Kabupaten Kupang Yohanis Masse saat keterangan kepada Media di ruang kerjanya Selasa(05/01/21) mengatakan, Keputusan final sudah diambil Partai, dimana PDIP sebagai Penyeimbang.
“Pemerintah salah kita tegur. Benar kita dukung. Apa gunanya berkoalisi kalo teman koalisi tidak dilibatkan dalam setiap keputusan. Berbagai kebijakan mesti atas persetujuan koalisi. Itu tidak terjadi. Setiap Kebijakan tidak dilibatkan”, tegasnya.
Menurut dia, Kendaraan koalisis hanya kepentingan politik saja.
“Yang bertentangan dengan aturan. Kami lawan”, ungkapnya.
Hengkangnya PDIP dari Koalisi sudah disampaikan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. “Saya dengar ada yang mengancam. Saya dibesarkan oleh PDIP. Jangan ancam”, ucapnya dalam expresi marah.
Mampir seluruh partai di DPRD tidak terlibat dalam setiap keputusan. “semua partai di sini pemerintah tidak libatkan. Kecuali yang ada hubungan keluarga. Ada kemungkinan besar ada koalisi baru supaya jangan diremehkan”, tegasnya. (Tim)
