Pemda Alor Alokasi Penyertaan Modal Ke bank NTT Sebesar 5 Miliar

  • Bagikan

Keterangan Foto: Ketua DPRD Alor Enny Anggrek (kiri) dan Bupati Alor Drs. Amon Djobo (gambar atas). Gambar bawah; Kantor baru Bank NTT Cabang Kalabahi yang berada di Kalabahi Kota.

Kalabahi –KlikNTT.Com_Meski situasi pandemic covid-19 yang mempersulit seluruh pembiyaan daerah, Pemkab Alor dan DPRD malah menyetujui penambahan APBD Tahun 2021 sebesar Rp 5 Miliar untuk penyertaan modal ke Bank NTT Cabang Kalabahi. Total dana penyertaan modal Alor saat ini di Bank NTT sebesar Rp 15 Miliar.

“Ya iya, tahun ini kita tambah dana kepesertaan kita Rp 5 Miliar ke Bank NTT. Total menjadi 15 Miliar. Sebelumnya kita hanya Rp 10 Miliar saja. 5 M Itu tidak semua dalam bentuk uang tetapi ada juga aset tanah kita yang dipakai juga dihitung nilai rupiah, modalnya. Itu tanah pemerintah daerah,” kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD, Sulaiman Singh, Minggu (24/1) di Kalabahi.

Menurut Sulaiman, alasan DPRD dan Pemda setujui suntik dana tersebut ke Bank NTT karena selama ini pemerintah daerah punya saham di Bank NTT hanya sebesar Rp 10 Miliar sejak 15 tahun lalu.

Dana 10 Miliar itu dianggap terlalu kecil selama ini sehingga berpengaruh pada deviden (pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham) sebesar hanya sekitar Rp 2 Miliar/tahun.

“Ya kita kan punya saham di situ. Karena selama ini dia (Bank NTT) kasih kita deviden hanya sekitar Rp 2 Miliar lebih. Dana kepesertaan kita sebelumnya kan ada Rp 10 Miliar saja. Kita sampai sekarang tidak pernah nambah itu. Kabupaten-kabupaten lain itu sudah di atas Rp 15 Miliar semua, makanya devidennya juga ikut naik,” ujarnya.

“Kita pertama paling besar, kemudian setelah 15 tahun terakhir ini kita sudah paling kecil dana kepesertaannya. Kebetulan sekarang dia ada pergunakan kita punya tanah bangun kantor itu, maka itu dihitung sebagai dana kepesertaan kita juga, sebagai asset kita. Jadi alasannya jangan pakai kacamata Covid-19 lagi?” katanya sembari tertawa.

Sulaiman menjelaskan, penambahan dana kepesertaan ke Bank NTT ini merupakan kewajiban pemerintah daerah selaku pemegang saham. Sebab, keberadaan Bank NTT sebagai perusahaan daerah yang merupakan perangkat daerah dalam sisi otonomi daerah juga ikut menyumbang PAD.

“Setiap kabupaten kan punya saham di situ. Kita punya saham modal tambah ya kita juga akan dapat deviden di situ. Tentu devidennya nambah dan sumbangan terhadap PAD itu menambah dari deviden itu,” jelas Wakil Ketua DPRD Alor.

“Kalau kita tidak pernah nambah, orang lain nambah ya deviden kita bukan nambah, malah kurang. Karena orang lain nambah kita gak pernah nambah. Gitu loh,” kata Sulaiman yang dulu lama berkecimpung di Kota Jakarta.

Ia menambahkan, seluruh pemerintah kabupaten di NTT pada awalnya menyuntik modal saham di Bank NTT sebesar rata-rata di angka Rp 10 Miliar. Devidennya pun rata-rata ada di angkat 2 Miliar per tahun.

Kondisi saat ini, seluruh Pemkab di NTT sudah menambah dana penyertaan modalnya ke Bank NTT di atas rata-rata Rp 15 Miliar. Alor sendiri selama 15 tahun masih berada di angka Rp 10 Miliar.

Oleh sebab itu, lanjut Sulaiman, Pemkab Alor dan DPRD menyetujuhi penambahan dana kepesertaan ke Bank NTT sehingga bisa menambah dana deviden di pendapatan asli daerah atau PAD nanti.

“Orang lain (kabupaten lain) sudah nambah 15 Miliar. Kita masih tetap di 10 M. Maka sudah pasti pada saat pembagian deviden tahun depan, orang lain akan lebih besar devidennya. Saham kita tidak berkembang. Maka itu kita nambah 5 M tahun ini,” ungkapnya.

“Kalau saya pribadi dari awal mengusulkan, deviden yang kita dapat setiap tahun yang masuk ke dalam PAD kita, tidak usah diambil, ditambah saja ke dalam sebagai dana tambahan. Selama ini karena kebutuhan kita, tetap kita pakai itu,” lanjut dia.

Ketua Partai Golkar itu menerangkan, asset tanah yang dipakai Bank NTT membangun kantor baru di Kalabahi Kota, juga akan dihitung menjadi saham pemerintah daerah. Aset itu nantinya akan dihitung nilai rupiahnya untuk ditambah menjadi dana kepesertaaan daerah.

“Tanah daerah yang dia pergunakan otomatis tanah itu harus dihitung untuk masuk dalam penambahan dana kepesertaan modal kita supaya dia akan berkembang deviden kita yang setiap tahun 2 Miliar itu. Karena ada penambahan dalam bentuk asset tanah,” jelasnya.

“Aset tanah dia pakai kantor itu tidak bisa kita bilang dia kontrak atau sewa kantor, tidak bisa. Itu kita anggap sebagai KSO kerja sama operasional. Tidak bisa dihibahkan. Jadi kita bisa pakai ke dalam penambahan saham kita,” terang Sulaiman.

Sulaiman juga membantah wacana yang berkembang bahwa Pemda dan DPRD menyetuhi dana saham sebesar Rp 15 Miliar di APBD tahun ini. Ia sebut, wacana tersebut tidak benar, melainkan yang disuntik hanya Rp 5 Miliar.

Sulaiman menegaskan, penambahan dana 5 M ke Bank NTT tersebut tidak berpengaruh pada struktur APBD tahun 2021 walaupun masyarakat Alor kini dalam situasi sulit menghadapi pandemic Covid-19.

“Manfaatnya PAD kita nambah. Selama 15 tahun tidak pernah nambah. Baru kali ini kita nambah. Jelas nambah di kontribusi PAD kita itu yang disebut deviden. Itu masuk di kolom item APBD di lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sekarang kita nambah 5 M, nanti devidennya nambah atau tidak nanti dilihat di tahun 2022. Pasti dia nambah. Bank NTT ini memang Bank lagi sehat,” pungkasnya.

Ditanya mengapa Pemda dan DPRD lebih berniat menyetujui penambahan APBD ke Bank NTT yang sehat ketimbang menambah anggaran pengadaan Fasilitas kesehatan seperti APD dan alat test swab serta insentif tenaga kesehatan dan guru kontrak daerah yang masih minim di tengah pandemi?

Sulaiman mengatakan: “Ya orang hidup itu harus berpihak. Tidak mungkin orang hidup itu tidak berpihak. Mana ada orang hidup itu tidak berpihak? Kita harus berpihak pada orang yang memiliki kesulitan-kesulitan hidup yang harus diselesaikan. Itu kan wajar.”

“Kalau menyangkut suara honorarium, kita sekarang kan masih dalam proses itu. Terus terang saja, dalam aturan pengangkatan tenaga kontrak daerah yang ada, itu hanya kebijakan daerah saja. Pada prinsipnya tenaga honor dan lain-lain itu dalam aturannya tidak dibolehkan. Kita harus letakan dulu itu,” katanya.

“(Gaji tenaga kontrak yang ada sekitar 500-600 ribu/per bulan) Ini hanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk pengalokasian dana kepada tenaga honorer. Kita harus menghargai tenaga kita yang sarjana tapi belum mendapatkan pekerjaan dan lain-lain. Apalagi guru kita kan kurang, kita masih membutuhkan guru honorer, tenaga kesehatan kita masih butuh,” sambung dia.

“Kita tidak punya kewenangan angkat pegawai (kontrak) tetapi kekurangan kita itu harus ditutupi. Tidak mungkin kita membiarkan itu. Sekarang ada memang sistem SP3  atau P3K, itu memang pendanaannya diserahkan ke daerah, tidak di APBN. Itu bagus tapi memang dia tidak mendapat dana pensiun tapi penghargaannya sepadan,” tutup Sulaiman. (*dm/TBP).

  • Bagikan