Kadir Pertanyakan Dasar Hukum Yang Di Pakai Oleh Kemendagri Dalam Konsultasi DPRD di Kemendagri

  • Bagikan

Ende_KlikNTT.com_Partai koalisi pengusung paket MJ Jilid II membahas hasil konsultasi beberapa anggota DPRD kabupaten Ende dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) (RI) terkait mekanisme pengisian jabatan wakil bupati Ende. Proses pembahasan ini di hadiri enam partai koalisi minus partai Golkar

“Berdasarkan Hasil konsultasi teman – teman DPRD dengan Kemendagri bahwa salah satu partai dari tujuh partai koalisi pengusung paket MJ Jilid II tidak tanda tangan, maka proses ini tidak bisa berjalan” Demikin Ungkap Kadir Mosa Basa selaku juru bicara partai koalisi kepada sejumlah awak media di Hotel Syifa usai menggelar pertemuan ke tiga pada Sabtu (27/03/2021)

Kadir mengatakan bahwa penjelasan dari Kemendagri itu tidak bisa dijadikan dasar hukum dalam proses ini, knapa? karena itu cuman pendapat, bisa di pakai bisa tidak, pendapat yang di berikan itu merupakan interpretasi hukum menurut mareka, tapi tidak bisa di jadikan dasar hukum

Lanjut Kadir dari penjelasan itu kita pertanyakan dasar hukum mana yang di pakai oleh Depdagri, sehingga Depdagri mengeluarkan pernyataan seperti itu, rujukan kita adalah tiga regulasi pertama UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, kedua peraturan pemerintah No.12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPR dan ketiga adalah Peraturan KPU No. 01 Tahun 2020

“Setelah kita cermati pasal demi pasal berkaitan dengan penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri di situ tidak di jelaskan secara eksplisit berkaitan dengan mengisi kekosongan jabatan wakil bupati” Jelas Kadir yang juga Ketua PKB Ende itu

Dikatakan Kadir di UU No. 10 Tahun 2006 pasal 7 point sekian itu dia menjelaskan soal syaratnya, UU No. 10 Tahun 2016 di pasal 176 dia bicara soal mekanismenya. Tetapi dia tidak menjelaskan secara eksplisit berkaitan dengan ‘Apabila salah satu partai pengusung tidak menandatangani maka proses tidak bisa berjalan, tidak di jelaskan di situ’

Lanjutnya Dia hanya menjelaskan ‘Partai politik atau gabungan partai politik’ penafsiran kami adalah jika partai politik itu memenuhi syarat maka dia tidak perlu bergabung dengan partai lain, kemudian ada kalimat yang kedua dia menggunakan kata ‘Atau’ dalam penafsiran hukum merupakan alternatif jika tidak bisa alternatif pertama maka dia bisa alternatif kedua

“Gabungan partai politik yang dimaksudkan itu supaya bisa memenuhi syarat sebagaimana perintah undang – undang, misalnya 20 porsen dia harus 20 porsen, apakah di pasal 176 itu, enam partai koalisi ini tanpa golkar dia memenuhi syarat atau tidak, jika dia memenuhi syarat bisa di lanjutkan atau tidak ya bisa” Menurut pendapat saya ucap Mantan anggota DPRD Ende itu

Kadir yang juga juru bicara partai koalisi ini menyampaikan bahwa hasil pertemuan koalisi hari ini bersepakat membentuk team konsultasi ke propinsi dan Kemendagri, karena partai koalisi merasa terjadi polemik dasar hukum

“Kita pengen enam partai koalisi berangkat kesana, kita akan nendengarkan secara langsung dari Kemendagri” Tutup Kadir Mosa Basa

Penulis : Arthalia

  • Bagikan