Oelamasi_KlikNTT.com- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang, sangat kecewa dengan kinerja Dinas Pertanian dalam penanganan Pupuk Bersubsidi di Masyarakat Kabupaten Kupang sebagaimana Kelompok Tani, Dahulu Rasa Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, mengeluh ke DPR.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kupang, Sofia M de Haan kepada awak media diruang kerjanya Senin,(21/06) siang usai RDP dengan bersama Dinas Pertanian Kabupaten Kupang dan kelompok Tani Dahulu Rasa Desa Mata Air, mengatakan, hari ini kelompok Tani Dahulu Rasa mendatangi DPRD yang mana kelompok tersebut memgeluhkan kelangkaan pupuk dan tidak mendapatkan jata pupuk untuk musim tanam kedua tahun ini.
Di Kabupaten Kupang masyarakat 90 persen merupakan bergerak di bidang pertanian. Dan kemudian pemerintah sendiri sudah punya tekat untuk mengembangkan pertanian ini dalam lokomotif refolusi 5 P untuk menunjang kebutuhan ekonomi di Kabupaten Kupang.
Ia mengaku cukup kecewa dengan data yang disampaikan oleh Dinas Pertanian bahwa kelompok tidak ada (nol) jadi kelompok tidak dapat jatah pupuk.
“Saya terus terang cukup kecewa dengan data yang disampaikan oleh dinas bahwa mereka nol, jadi sudah mereka tidak dapat jatah. Ini orang petani sejak dari dulu mungkin saya belum lahir mereka sudah bertani”, jelas Sofi.
Persoalan ini sudah berulang kali dalam setiap tahun. Di saat DPR menanyakan ke Dinas, datanya tidak lengkap. Dari dinas menolak lagi ke PPL dalam perdampingan petani dalam penyelesaian RDKK, dan ada pada pengecer, tanya lagi dari dinas bilang ada pada pengecer. Jadi DPR berada dalam lingkaran setan untuk menyelesaikan kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Kupang.
Ia sangat menyayangkan akan hal ini. Karena Masyarakat langsung datang dan mengeluh ke DPRD yang mana masyarakat tau bahwa DPR merupakan representasi perwakilan dari masyarakat.
Sedangakan jawaban Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian seperti ini, “Sepertinya kita dalam keadaan buntuh, tidak ada solusi, ini yang membuat saya kecewa. Saya kecewa karena dinas ini tidak bisa mencari solusi alternatif dalam berbagai kebijakan untuk mendorong percepatan pembangunan disektor pertanian”, beber Sofia.
Hal ini perlu di canangkan untuk mendorong Pemerintah dalam penjabaran Visi Misi dan Program strategis dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
Ia menganggap bahwa Dinas Pertanian tidak mampu menyabarkan dengan baik program preriotas ini, berarti Pemerintah gagal.
Sementara Anggota DPRD, Yakobus Klau pada kesempatan itu yang dimintai tanggapan terkait, Dirinya mengatakan bahwa kinerja Kepala Dinas seperti ini, Bupati Copot saja Kepala Dinasnya.
“Saya minta kalau kepala dinasnya tidak mampu untuk mengatasi hal seperti ini, bupati copot saja kepala dinasnya, untuk apa dipertahankan, kan masih ada orang yang lain”, ungkapnya. (Boy)
