Yoseph Bere : KSOP Ende Hanya Berikan Rekomendasi Untuk PBM Bukan Ijin Jeti

Keterangan Foto : Kepala KSOP Ende 

Ende_KlikNTT.Com_Dugaan Bahwa PLTU Ropa Menggunakan Jeti Yang Terletak di Desa Keliwumbu Kecamatan Maurole Kabupaten Ende yang tidak Mengantongi Ijin Dari Kementerian Perhubungan Kini terus Menjadi Pertanyaan Publik dimana Hadirnya Salah Satu PT. yang mengaku di beberapa media Online Bahwa Telah Mengantongi Izin Usaha Bongkar Muat (SIUPBM) dari Pemerintah Propinsi NTT melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTT dengan Nomor: 552/02/DPMPTSP.4.3/02/2023. NIB : 1247000531606. Izin ini diberikan kepada Sigit Ari Basuki selaku penanggungjawab perusahaan berdasarkan rekomendasi dari KSOP nomor : AL.003/1/4/KSOP.END-2022 tanggal 29 November 2022.

Menanggapi Informasi Yang Di Lansir di Beberapa Media Bahwa KSOP memberikan Rekomendasi Terkait Ijin, Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Ende Angkat Bicara,”Terkait Rekomendasi KSOP nomor : AL.003/1/4/KSOP.END-2022 tanggal 29 November 2022. merupakan Rekomendasi Untuk Mengurus Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Bukan Rekomendasi Terkait Ijin Jeti Jadi Untuk Di ketahui Kami tidak Berkewenangan Untuk Memberikan Rekomendasi Ijin Jeti Karena Itu Kewenangan dari Kementerian Perhubungan Sesuai dengan Amanat Undang-undang.Hal ini disampaikan Kepada KSOP Ende Yoseph Bere Kepada Media ini Melalui Pesan Watsaap Nya Senin (05/03/2023)

Yoseph Menambahkan” Berkaitan Dengan Ijin Bongkar PBM Semestinya Pihak Yang Mempunyai Fasilitas Yang Memberikan Ijin Karena Itu Akan Berkaitan Dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP) yang akan di Bayar Kepada Perusahaan Yang Mempunyai Fasilitas Untuk di Setor Kepada Negara.Jelas Yoseph

Sementara Pakar Hukum UNWIRA Kupang Mikael Feka dalam Rilisnya Kepada Media ini Beberapa Waktu Lalu Menyebutkan Bahwa Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 50 Tahun 21 Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Pasal 75 Ayat (1) Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk membangun fasilitas dan/atau melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di Pelabuhan, Terminal Khusus, dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri wajib memiliki izin.

” Dalam rumusan tersebut terdapat frasa “wajib memiliki izin” maka siapapun yang memanfaatkan garis pantai sebagaimana disebutkan di atas harus memiliki izin jika tidak memiliki izin maka tidak bisa melakukan aktivitas tersebut Apabila Pihak PLTU dan PT.AGP Selaku Pihak Yang Menggunakan Jeti Tersebut Tidak Mengantongi Ijin Makan Lihat Tersebut Dinilai Telah Melanggar Peraturan Menteri Perhubungan No 50 tahun 2021.Tegas Mikael.

Lanjut Mikael dalam Pasal 76 Ayat (1) diatur bahwa Untuk memperoleh izin pemanfaatan garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Penyelenggara Pelabuhan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan.

” Sekalipun aktivitas tersebut untuk PLTU namun tetap harus mengantongi izin sebagaimana peraturan menteri tersebut. Hal ini dilakukan agar dikontrol oleh pemerintah sehingga tidak merusak lingkungan dan garis pantai tersebut. Tegas Mikael. (Fred)