Keterangan Foto: Laman LPSE Kabupaten Ende
Ende_KlikNTT.Com_Proses Pelelangan Uang Proyek SPAM di Ende dinilai tidak lagi sesuai dengan mekanisme proses pelelangan dimana proses pelelangan yang sedianya sudah dilakukan tender awal dinyatakan gagal tender oleh Panitia Pelelangan kini masuk pada tahap kedua pada tiga paket pekerjaan Proyek SPAM diduga kuat ada unsur KKN Antara Panitia Pelelangan dengan Rekanan pemenang Tender.
Terpantau pada laman LPSE kabupaten Ende Proses Lelang yang di nyatakan Tender ulang pada tiga lokasi yakni Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Peozakaramba Kecamatan Ende dimenangkan oleh CV.Karunia dengan Nilai HPS 535.288.000,00 ,Peningkatan SPAM jaringan Perpipaan Desa Sokoria Kecamatan Ndona Timur dimenangkan oleh CV.Matahari dengan Nilai HPS 1.143.600.000,00 dan Peningkatan SPAM jaringan perpipaan Desa Pora, Kecamatan Wolojita dimenangkan oleh CV.Pedrosa dengan nilai HPS 1.193.751.000,00,Pada Proses tender sebelum nya dalam hasil evaluasi oleh panitia Pelelangan sehingga dinyatakan gagal tender CV.Karunia dinyatakan tidak lengkap karena Tidak melampirkan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi serta sertifikat standar. Sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada Lembar Data Kualifikasi tentang persyaratan kualifikasi angka 2 yaitu Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi: a. Memiliki Nomor lnduk Berusaha (NIB) dengan KBLI 42202 (Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih) dan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020); b. Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada huruf a) belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi; atau c. Memiliki Nomor lnduk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017). sedangkan CV.Matahari 1. Tidak melampirkan sertifikat standar. Sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada Lembar Data Kualifikasi tentang persyaratan kualifikasi angka 2 yaitu Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi: a. Memiliki Nomor lnduk Berusaha (NIB) dengan KBLI 42202 (Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih) dan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020); b. Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada huruf a) belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi; atau c. Memiliki Nomor lnduk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017). Dan CV.Pedrosa 1. Tidak melampirkan sertifikat standar. Sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada Lembar Data Kualifikasi tentang persyaratan kualifikasi angka 2 yaitu Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi: a. Memiliki Nomor lnduk Berusaha (NIB) dengan KBLI 42202 (Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih) dan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020); b. Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada huruf a) belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi; atau c. Memiliki Nomor lnduk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017).
Salah seorang rekanan kepada media ini yang nama nya tidak ingin di publikasikan mengatakan” saya merasa aneh dengan kerja panitia lelang pada proyek SPAM dan saya menduga pasti ada unsur KKN Antara Panitia dan Rekanan calon pemenang di mana dalam proses pelelangan ulang ini bisa memenangkan Rekanan pada tiga lokasi tersebut pada perengkingan paling bawah yakni rengking 12,16 dan 21 dengan menggugurkan rekanan di rengking paling atas dengan alasan yang tidak di sertakan pada evaluasi tender awal.
” Dirinya menjelaskan kenapa kami menduga ada unsur KKN di balik tender ini karena kami yang berada pada peringkat paling atas pada tender sebelumnya Panitia lelang hanya mencantumkan alasan yang mudah di perbaiki dan kami sudah lengkapi sesuai dengan apa yang di minta dalam dokumen pelelangan yang jelasnya pada evaluasi awal panitia sudah menyatakan kelengkapan dokumen kami sesuai dengan apa yang di minta dalam dokumen lelang ujar nya .
tambah nya Saya menduga Panitia Pelelangan di UPBJ Kabupaten Ende ini ada hal yang kurang beres mungkin menjagokan satu rekanan sehingga proses pelelangan ini bisa dinyatakan gagal karena menunggu rekanan yang di jagokan untuk melengkapi kembali dokumen agar terhindar dari Kesalahan administrasi.
Dirinya menambahkan sebagai anak daerah saya merasa kecewa dengan kerja panitia lelang yang seperti ini di era digital seperti ini dengan sistem lelang terbuka masih saja punya nyali untuk menjagokan rekanan tertentu dengan tidak mengandalkan dokumen lelang,kami sebagai rekanan mengikuti Tender hanya mengandalkan dokumen lelang bukan ada unsur main mata baru mendapatkan pekerjaan ungkapnya Kesal
Saya meminta Kepada Pihak penegak hukum agar segera melakukan pemeriksaan terhadap panitia Pelelangan di UPBJ Kabupaten Ende saya menduga pasti ada unsur main mata sehingga ada Rekanan yang diloloskan dengan cara menggugurkan rekanan yang berada pada peringkat paling atas.
Sementara Kepala UPBJ Kabupaten Ende Habentisu Robertus mau ketika di konfirmasi media ini melalui telepon selulernya mengatakan” saya belum mendapatkan laporan dari panitia Pelelangan Proyek SPAM ini terkait hasil evaluasi.(Fred)
