Ende_KlikNTT.Com_RDP Komisi II DPRD Ende dan Bank NTT.Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende menekankan kebocoran dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor penerimaan retribusi parkir, sampah dan retribusi lainnya.
Dukungan dari Bank NTT itu berupa bantuan puluhan mesin Electronic Data Capture (EDC) untuk pemungutan retribusi secara digital yang langsung terkonek ke rekening pemda di Bank NTT.
Pemimpin Cabang Bank NTT Kantor Cabang Ende, Ketut Edy Suryantha usai mengikuti rapat kerja bersama komisi II DPRD Ende, Senin (23/6/2025) mengatakan pihaknya mendukung pemerintah daerah untuk menekan kebocoran pajak dengan cara tersebut.
“Kami dukung dengan memberikan puluhan mesin EDC di DLH, Bapenda dan juga Dinas Perhubungan. Tujuannya kita tekan kebocoran untuk tingkat PAD,” katanya.
Edy mengatakan Bank NTT tidak hanya memberikan mesin EDC tetapi memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi para pengguna.
“Kita dukung pemerintah dengan cara ini karena berdampak langsung ke daerah”.
Pinca Bank NTT Kantor Cabang Ende juga mengatakan setiap tahun Bank NTT memberikan kontribusi deviden sebesar Rp 3,8 miliar ke Pemkab Ende.
Selain deviden, Bank NTT juga memberikan kontribusi langsung kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana Corporate Social Responsibility (CSR).
“Akumulasi penyertaan modal sekitar Rp 53 miliar. Setiap tahun pemerintah daerah mendapatkan deviden sebesar Rp 3,8 miliar. Tahun ini Bank NTT memberikan CSR sebesar Rp 270 juta untuk Pemkab Ende untuk pengadaan fasilitas penunjang kebersihan di DLH,” katanya.
Pada rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Ende, Abdul Kadir Hasan, beberapa anggota DPRD Ende memberikan tanggapan dan catatan kritis terkait upaya pemerintah meningkatkan PAD.
Ketua Fraksi Demokrat, Mikael Badeoda mengatakan meskipun sudah dibantu dengan EDC namun masih ada petugas yang melakukan penarikan retribusi di pasar secara manual.
Ia meminta pemerintah melalui pimpinan OPD yang membidangi agar memantau langsung di lapangan.
“Saat ke pasar, saya masih lihat ada yang terima manual atau tidak gunakan mesin EDC. Saya berharap pemerintah lebih ketat soal ini untuk tekan kebocoran,” katanya.
Pada rapat tersebut, komisi II DPRD Ende juga menghadirkan pihak PT Sokoria Geothermal Indonesia (SGI) membahas dan mendalami kontribusi dari perusahaan tersebut ke pemerintah daerah. (*/ab)
